DPRD Batang Ubah Perda IMB Jadi PBG

BATANG, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang bersama Pemda sepakati perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah atau Propemperda tahun 2022.Di antara delapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Dua Raperda alami perubahan penamaan. Jum'at 11 Maret 2022 16:18 WIB

Wakil Bupati Batang Suyono dalam sambutannya menerangkan ada beberapa perubahan nomenklatur yang menyesuaikan surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang tindaklanjut pembentukan Perda dan Perkada. Aturannya terdampak UU nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.

Baca juga: Raker Bersama Panglima TNI, Komite I DPD RI Minta Pemerintah Perhatikan Wilayah Perbatasan

"Untuk retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) menjadi Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA). Sehingga perlu penyesuaian Perda terkait retribusi tersebut, " terangnya

Selanjutnya, untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam satu Perda. Aturan itu menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah. Beberapa perda laih juga ikut menyesuaikan penetapan UU nomor 1 tahun 2022. Perda terkait masih berlaku paling lama dua tahun sejak UU tersebut ditetapkan. Masa berlaku Perda terkait akan selesai pada 5 Januari 2024.

Baca juga: Presiden Jokowi Ajak Masyarakat Segera Lapor SPT Tahunan

"UU tersebut sekaligus merubah tarif khususnya retribusi pajak yang sudah lama tidak dirubah. Pembuatan Perda ini akan kami lakukan tahun ini sambil menunggu peraturan pelaksana dari UU nomor 1 tahun 2022, " imbuhnya

Ketua DPRD Kabupaten Batang Maulana Yusuf mengatakan rapat paripurna tersebut diikuti oleh 35 dari 44 anggota dewan.Selain membahas Propemerda Kabupaten Batang tahun 2022 serta Penetapan Peraturan DPRD tentang kode etik dan tata beracara badan kehormatan.

Baca juga: Mendagri Wajibkan Nomenklatur Pemadam Kebakaran Jadi Dinas Tersendiri

Raperda yang dibahas kali ini merupakan Raperda prioritas. Ada beberapa Raperda yang perlu diubah, disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan yang lebih tinggi.

"Raperda Retribusi Jasa Usaha diganti menjadi Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Raperda Pesantren diganti menjadi Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, " ujar Yusuf.

Baca juga: Ombudsman RI Selamatkan Rp 26,8 M Potensi Kerugian Masyarakat Akibat Maladministrasi Sektor Perekonomian

Penyesuaian dilakukan pada Perda, kata dia, sudah terbentuk maupun yang diprogramkan pembentukannya. Perda yang diubah disesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Dengan demikian, Propemperda 2022 yang tertuang dalam SK DPRD Kabupaten Batang menjadi, Raperda tentang pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021, Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023, Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022, Raperda tentang pengelolaan keuangan daerah, Raperda tentang cadangan pangan, Raperda penyelenggaraan jaminan sosial, Raperda tentang pajak dan retribusi daerah, kemudian Raperda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren.

Baca juga: Tidak Ada Izin, KJP Citra Prima Sejahtera Tetap Berusaha dan Ancam Warga

Lutfi Adam